Suara.com - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dilaporkan berpeluang mengunjungi Nagasaki tahun depan sekaligus menjadi Presiden AS pertama yang mengunjungi kota di Jepang tersebut.
Pihak terkait dari Jepang dan AS dikabarkan tengah mempertimbangkan kemungkinan kunjungan Presiden Biden ke Nagasaski pada Mei 2023 saat dirinya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok Tujuh (KTT G7) di Hiroshima.
Jika terwujud, Biden akan menjadi Presiden AS pertama yang mengunjungi kota di barat daya Jepang itu, yang dihantam bom atom oleh Amerika Serikat dalam Perang Dunia II.
Sumber menyebut Perdana Menteri Fumio Kishida kemungkinan akan menemani Biden dalam kunjungannya ke Nagasaki sebelum atau sesudah KTT G7.
Jepang akan menjadi tuan rumah KTT G7, yang diadakan pada 19–21 Mei, dan PM Kishida merupakan politikus Jepang yang mewakili daerah pemilihan di Hiroshima, yang juga menjadi target serangan bom atom AS pada Agustus 1945.
Pada 2016, Hiroshima mendapat kunjungan bersejarah oleh mantan presiden AS, Barack Obama, pada KTT G7 sebelumnya di Jepang.
Saat itu, Kishida sebagai menteri luar ngeri ikut mengunjungi Hiroshima bersama Obama dan PM Jepang saat itu, Shinzo Abe.
Kishida berharap dia dan Biden dapat mengirimkan pesan tentang ancaman senjata nuklir kepada dunia dari dua kota Jepang yang dibom atom, kata sumber itu, terlebih kini terdapat kekhawatiran yang berkembang mengenai kemungkinan penggunaan senjata nuklir di Ukraina oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Jika terwujud, Biden kemungkinan akan berkunjung ke Taman Perdamaian yang terletak di dekat pusat ledakan bom atom. Ia juga direncanakan mengunjungi Katedral Urakami, yakni sebuah gereja Katolik yang dibangun kembali setelah dihancurkan oleh bom.
Ketika Obama mengunjungi Hiroshima, dia menyampaikan pidato dan bertemu dengan perwakilan korban selamat bom atom (hibakusha) di Taman Peringatan Perdamaian di kota yang terletak di bagian barat Jepang itu.
Tokyo dan Washington akan memutuskan apakah perjalanan Biden ke Nagasaki dapat dilakukan setelah mempertimbangkan dengan cermat kesiapan pemerintah daerah untuk menerima pejabat asing dan pendapat penduduk setempat, termasuk hibakusha. [Antara/Kyodo-OANA]